Pages
      Home
      Publications
      Register
      Login
      Tim Formatur
      Munas I
      Comment
      Search This Site
      Contact Us
CRS-ForMIND International Conference 2017 - Call for Papers

People

ForMIND Facebook ForMIND Twitter


:: Article

Suara Lirih Komunitas Agama Lokal dan Aktivisme Ke-Arsip-an

Saturday, October 1, 2016

By: Harry Bawono

 

Sudah menjadi rahasia umum, di Indonesia agama lokal tidak termasuk dalam golongan agama “resmi” sebagaimana Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Kendati secara empirik mereka ada, hidup dan berkembang, namun secara administratif mereka tidak pernah ada. Padahal mereka merupakan bagian tidak terelakan dari keragaman agama di bumi nusantara ini.  Fakta sejarah dan sosiologis sangat gamblang membuktikan itu (lihat Gatra edisi 36-37, Taman Sari Agama Marginal, 2016).

Persoalannya, kian hari suara komunitas agama lokal ini kian tergerus. Suara mereka samar-samar, nyaris tak terdengar. Jika hal ini terus terjadi maka sangat mungkin, suara komunitas agama lokal akan sama sekali lenyap dari peta keragaman agama di Indonesia. Guna menghindari hal tersebut, banyak hal yang telah diupayakan. Dari berbagai upaya tersebut, isu peng-arsip-an pada komunitas agama lokal itu sendiri (baca: community based-archiving) luput diperbincangkan.

Mengapa peng-arsip-an menjadi penting pada isu pluralitas agama? Karena melalui peng-arsip-an inilah ingatan suatu komunitas dapat diabadikan. Dengan begitu kemudian komunitas pun dapat mengembangkan narasi perlawanan ditengah arus mainstrem yang ingin terus mencoba menghapus mereka dari ingatan bangsa Indonesia. Melalui perlawanan ini (ingatan) pluralitas agama di Indonesia akan tetap lestari tanpa distorsi.

Dengan dasar itu artikel ini berargumen bahwa melestarikan suara komunitas agama lokal dapat dilakukan melalui penumbuhan budaya peng-arsip-an pada komunitas agama lokal itu sendiri.

 

Sengketa Pluralitas Administratif dan Pluralitas Sosiologis

Data Kemenbudpar 2003 mencatat 400.000 orang penganut agama lokal di Indonesia  (Petrik, 2016). Parmalim (Sumut), Sunda Wiwitan dan Buhun (Jabar), Sapta Darma (Jawa), Wetu Telu (NTB), Marapu (Sumbawa), Kaharingan (Kalimantan), Tolotang (Sulsel), Tonaas Walian (Sulut), Naurus (Pulau Seram) merupakan komunitas agama lokal yang terindentifikasi hingga saat ini (Gatra, 2016) (Petrik, 2016). Tentunya masih ada komunitas lainnya yang belum teridentifikasi.

Data tentang komunitas agama lokal tersebut menegaskan betapa pluralnya agama yang hidup di Indonesia. Dalam menanggapi pluralitas ini, berkembang dua diskursus pluralitas, pluralitas administratif dan pluralitas sosiologis (Bawono, 2016). Pluralitas administratif mengamini bahwa pluralitas agama hanya meliputi agama “resmi” negara. Sedangkan, pluralitas sosiologis menegaskan bahwa pluralitas agama tidak terbatas hanya pada agama “resmi” negara.

            Dua diskursus pluralitas ini memang sama-sama menyuarakan keragaman. Namun, satu pihak menggemakan pluralitas yang terbatas. Sementara, pihak lainnya menyuarakan pluralitas yang terbuka tanpa sekat dan batasan. Pluralitas administratif disokong oleh struktur negara dengan segala kaki tangan birokrasinya. Sementara, pluralitas sosiologis disokong oleh civil society dan komunitas-komunitas agama “non-resmi”.

            Kendati diskursus pluralitas administratif menjadi diskursus dominan, bukan berarti diskursus sosiologis ini lantas bungkam lalu pasrah menerima kekalahan. Diskursus sosiologis membangun perlawanan dengan mengembangkan koalisi bersama antara civil society dan komunitas agama lokal. Perlawanan dilakukan melalui penelitian maupun liputan media yang membentangkan lika-liku kehidupan komunitas agama lokal.

            Perlawanan terus digemakan dengan cara yang paling elegan. Jika perlawanan tidak dilakukan maka sangat mungkin rupa ragam agama lokal yang sedari dulu telah hidup di ruang yang kini menjadi negara Indonesia akan lenyap sama sekali. Tidak saja hilang dari kenyataan tapi juga hilang dalam ingatan dan semua catatan.

 

Ke-Arsip-an dan Kaum Marjinal Tanpa Suara

            Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, hal yang luput di elaborasi dalam isu pluralitas agama adalah isu peng-arsip-an. Penulis menganggap hal itu wajar, karena selama ini ke-arsip-an secara umum masih dianggap hanya fokus pada hal teknis administratif. Alhasil, ke-arsip-an dianggap kurang mampu untuk berbicara pada hal-hal strategis semacam isu pluralitas agama ini.

Padahal jika ditilik pada hasil-hasil penelitian terkini ilmu kearsipan, sudah banyak kontekstualisasi yang dilakukan oleh komunitas kearsipan dalam mengembangkan ilmu kearsipan. Salah satunya, bermain pada isu gerakan sosio-politik-kultural atau disebut archival activism (Flinn, 2011).  Sebagaimana temuan penelitian Flinn (2011) yang menegaskan betapa lincahnya ke-arsip-an bermain dalam menguatkan gerakan-gerakan komunitas marjinal untuk menegaskan suaranya di masyarakat.

Flinn (2011) menemukan misalnya Gerakan rukus (the black LGBT archive project) dan Future Histories. Gerakan rukus (the black LGBT archive project) bertindak mengumpulkan dan memelihara material (arsip) dan kemudian menggunakanya dalam suatu kegiatan publik agar sejarah kaum LGBT dapat lebih terlihat. Sementara, Future Histories berupaya mempromosikan budaya dan sejarah warga Inggris beretnis Afrika dan Asia agar terinklusi ke dalam institusi arus utama.

Konsep besar dari peng-arsip-an yang dilakukan oleh komunitas-komunitas tersebut adalah communit based-archives (Flinn, 2015). Disini berarti masing-masing komunitas tersebut melakukan tindak peng-arsip-an terhadap aktivitas komunitas, baik sehari-hari maupun acara tertentu yang dianggap strategis.

Dalam tindakan peng-arsip-an inilah nantinya citizen archivists (terjemahan bebas: arsiparis warga) menjadi bagian yang penting. Berbeda dengan arsiparis (formal) yang bertugas di organisasi yang biasanya berafiliasi dengan pemerintah, arsiparis warga murni tumbuh dari komunitas, tanpa jabatan formal. Arsiparis warga ini nantinya akan mengelola arsip komunitasnya yang terdiri dari rupa ragam jenis, baik tekstual maupun non-tekstual, baik kertas maupun media lainnya (Cox, 2009) (Feriero, 2013).

Disinilah aktivisme ke-arsip-an menunjukkan wujudnya, sebagaimana Harris (2007) dan Jimerson (2009) menjelaskan, suara kaum marjinal dapat direpresentasikan melalui pendokumentasian jejak warisan kaum marjinal yang selanjutnya mengalami proses peng-arsip-an, dan selanjutnya dapat dikembangkan sebagai narasi tandingan dalam perjuangan meraih keadilan. Ini berarti arsip-arsip ini dapat menyaringkan suara komunitas agama lokal yang selama ini tak bersuara.

 

Dari uraian ini terlihat jelas bahwa dalam upaya melestarikan suara komunitas agama lokal   maka tidak dapat dipungkiri urgensi penumbuhan budaya peng-arsip-an pada komunitas agama lokal itu sendiri. Penumbuhan budaya peng-arsip-an pada komunitas agama lokal tidak lain adalah upaya untuk terus lestari ditengah kepungan pihak-pihak yang selalu melihat perbedaan sebagai ketidaknormalan sehingga berusaha melenyapkannya.

*artikel ini sebelumnya telah dipublikasikan di http://www.qureta.com/post/suara-lirih-komunitas-agama-lokal-dan-aktivisme-ke-arsip

 
ForMIND | Forum Peneliti Muda Indonesia   
Developed by Sypro-Systems | © 2015 All Rights Reserved